Keputusan KPU tidak dapat menjadi objek sengketa PTUN

Keputusan KPU tidak dapat menjadi objek sengketa PTUN

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan bahwa Keputusan KPU di Pusat dan Daerah tentang Hasil Pemilihan Umum bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dilain pihak keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah Agung yang dapat didelegasikan ke Pengadilan Tinggi (Peradilan Umum) berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang No. 6 Tahun 2005 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2005 ;

Baca selengkapnya

Bahwa sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ternyata mengenai hasil Pemilu, namun haruslah diartikan sebagai meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan Pemilu dalam rangka proses persiapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana kasus gugatan yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi ;

Sehingga dalam kaitannya dengan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 31/SDM/KPU/TAHUN 2004 tanggal 24 Pebruari 2004 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Propinsi Banten dan semua jenis Keputusan Komisi Pemilhan Umum dalam rangka proses persiapan Pemilu juga tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebab apabila harus dibedakan kewenangan lembaga-lembaga peradilan yang berhak memutusnya, padahal pemeriksaan dilakukan terhadap produk keputusan pejabat atau penetapan yang diterbitkan oleh badan yang sama yaitu Komisi Pemilihan Umum dan terkait dengan peristiwa hukum yang sama pula yaitu perilaku Pemilu, maka dengan dibeda-bedakannya kewenangan mengadili akan dapat menimbulkan putusan pengadilan yang berbeda satu sama lain atau saling bertentangan (kontroversial).

Dengan demikian melalui pendekatan penafsiran sistematis, maka semiua jenis keputusan Komisi Pemilihan Umum tidak menjadi obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi diperiksa dan diadili dalam lingkungan/ Peradilan Umum;Bahkan selain dari pada itu, dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan kaidah hukum bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus Pemilu tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ketika Bagir Manan jadi Ketua MA, memang segala keputusan KPU sesuai edaran MA dipastikan tdk dapat dijadikan objek sengketa di PTUN. Tetapi karena banyaknya masaah di lapangan, oleh Ketua MA Harifin Tumpa aturan demikian diubah, sehingga semua keputusan administrasi KPU kembali dapat dijadikan objek perkara di PTUN.

KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Mei 2010

Nomor: 071Bua.6/HS/SP/V/2010             

Kepada Yth

1.  Saudara Ketua Pengadilan  Tinggi Tata Usaha Negara

2. Saudara Ketua PengadilanTata Usaha Negara

Di - Seluruh Indonesia

S URAT EDARAN

Nomor 07 Tahun 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SENGKETA

MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA

DAERAH (PILKADA)

Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara), menyiratkan bahwa keputusankeputusan

atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan

baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan

Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit menyebutkan "hasil

pemilihan umum ", hal mana menunjukkan bahwa yang dituju adalah

keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap

pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara.

2

Dalam hal ini perlu dibedakan dengantegas antara dua jenis kelompok

keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan

penyelenggaraan PILKADA, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang

berisi mengenai hasil pemilihan umum.

Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di

lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan

penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan

berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan

peserta, tahap mas a kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut

sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha

Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat

Pusat dan Daerah.

Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil

pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan

pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi

kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk

memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut

berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal

2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum

adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu untuk

menegaskan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005

tanggal 6 Juni 2005 mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA),

agar sesuai dengan maksud pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan

dalam perkecualian Pasal 2 huruf g tersebut diatas.

3

Namun demikian hendaknya diperhatikan bahwa :

1. Pemeriksaan terhadap sengketanya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

agar dilakukan secara prioritas dengan mempercepat proses penyelesaian

sengketanya.

2. Dalam proses peradilan, Ketua Pengadilan rata Usaha Negara atau

Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa sengketanya agar secara arif dan

bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang

kemanfaatan bagi Penggugat ataupun Tergugat apabila akan menerapkan

perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa

sebagaimana yang dimaksudkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4)

Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal ini dikarenakan dalam proses pemilihan umum perlu segera ada kepastian

hukum sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan. Harus dihindari putusan atau penetapan yang akan mengganggu

proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat diketahui :dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya.

~~!:Pfl.ARIFIN A. TUMP A, SH.,MH.

Tembusan : Kepada Yth

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

Bidang Yudisial.

2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI

Bidang Non Yudisial.

3. Ketua Muda Mahkamah Agung RI

Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

4. Panitera Mahkamah Agung RI

5. Sekretaris Mahkamah Agung RI

6. Pertingga1